Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Penyalahgunaan Platform Trading Cryptocurrency di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.63868/jihk.v2i01.87Keywords:
Legal Protection, Consumer; Cryptocurrency; Trading Platform; Financial Services Authority.Abstract
The rapid advancement of information technology and economic digitalization has introduced cryptocurrency as a significant innovation in the global financial sector. In Indonesia, cryptocurrencies are increasingly popular as both investment instruments and commodities on various trading platforms. However, the proliferation of cryptocurrency usage presents numerous legal challenges, particularly concerning consumer protection. The inherent characteristics of cryptocurrency transactions—namely being digital, decentralized, and anonymous—create vulnerabilities to abuse by trading platforms, including fraud, market manipulation, and breach of contract. This situation was exacerbated by the absence of specific regulations and weak supervision during the early stages of crypto asset development in Indonesia. This study aims to analyze the existing forms of legal protection for consumers in Indonesian cryptocurrency transactions, identify the factors contributing to trading platform abuses, and evaluate the effectiveness of the Financial Services Authority (OJK) in safeguarding consumers. Utilizing a normative juridical approach supplemented by empirical studies, the research reveals that consumer protection in this sector urgently requires regulatory strengthening, particularly regarding information transparency, dispute resolution mechanisms, and platform supervision. Furthermore, the transition of regulatory and supervisory authority from Bappebti to the OJK and Bank Indonesia in 2025 represents a crucial step toward enhancing legal protection and certainty. The findings of this research are intended to provide valuable insights for the government, OJK, and relevant stakeholders to formulate adaptive policies that effectively protect consumer rights and foster a healthy, sustainable digital financial ecosystem.
References
United Nations. Statuta Mahkamah Internasional.
Indonesia. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN Nomor 22 Tahun 1999. TLN Nomor3821.
_______. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Birsa Berjangka. Nomor 5 Tahun 2019.
_______. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, tentang Ketetentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka. Nomor 9 Tahun 2019.
_______. Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, LN Nomor 271 Tahun 2020.
_______. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Nomor 8 Tahun 2021.
_______. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto. Nomor 27 Tahun 2024.
_______. Peraturan Bank Indonesia tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan, Nomor 3 Tahun 2024, LN No 66. Tahun 2024.
Barkah, L. B. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Aset Digital Kripto Ditinjau dari Peraturan BAPPEBTINomor 5 Tahun 2019. Bandung Conference Series: Law Studies. 2023.
Darmawi, Herman. Manajemen Risiko, Edisi 2, Jakarta: Bumi Aksara, 2016. J, Satrio. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
Panjaitan, Hulman. Hukum Perlindungan Konsumen : Reposisi dan Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha. Jakarta : Jala Permata Aksara, 2021.
Rahardjo, Satjipto. Imu Hukum. Bandung : Alumni, 1986.
Sembiring, Sentosa. Hukum Investasi (Pembahasan dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Bandung : Nuasa Alia, 2010.
Shidarta. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta : Grasindo, 2004.
Soekanto, Soerjo. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Grafindo Persada, 2000.
Atmojo, Robertus Nugroho Perwiro dan Fokky Fuad, “Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Konsumen Pemegang Aset Kripto di Indonesia”, diterbitkan Jurnal Hukum to-ra:, Vol. 9 No. 2 Tahun 2023.
Abramova, Svetlana dan Rainer Bohme, “Perceived Benefit and Risk as Multidimensional Determinants of Bitcoin Use: A Quantitative Exploratory Study”, Thirty Sevents Internasional Conference on Information Systems, Dublin 2016. Bank Indonesia: Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, “Booklet Perbankan Indonesia 2012, dalam Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia: Melihat Dari Pengalaman Di Negara Lain”, tersedia di: https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal.../311/235 , diakses pada 10 Juni 2025.
Dewanti Arya Maha Rani, et al, “Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham,” diterbitkan Jurnal Konstruksi Hukum.Vol. 2 No. 1 Tahun 2021.
Farrel Christian Sioe, Putu Edgar Tanaya, “Regulasi Hukum Cryptocurrency Dan Pencegahan Tindak Penyalahgunaannya Di Indonesia” , diterbitkan oleh Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum. Vol. 12 No. 6 Tahun 2024.
Featherman, M.S. and Pavlou, P.A. “Predicting e-Services Adoption: A Perceived Risk Facets Perspective”. Diterbitkan oleh International Journal of Human-Computer Studies. Vol. 59 No. 4 Tahun 2003. Financial Action Task Force, FATF Report: Virtual Assets Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing. Paris: Financial Action Task Force, 2020.
Ghozali, Falah Al. ”Perlindungan Konsumen Pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah”, Ethics and Law Journal: Business and Nomortary (ELJBN), diterbitkan oleh journals.ldpb.org. Vol 2 No. 3 Tahun 2024.
Habiburrahman, Muhammad., dkk., “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency di Indonesia”, diterbitkan oleh Jurnal Education and Development. Vol. 10 No. 2 Tahun 2022.
Irawati, Nur. Analisis Junior Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 3 Juni 2025.
Sitepu, Yamima Br. "Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)", diterbitkan oleh Jurnal JOM Fakultas Hukum. Vol. 3, No. 2 Tahun 2016.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Juris Prima: Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
